Lintas Sosial Politik

PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI Analisis konsep perubahan sosial dalam perspektif teori modernisasi Oleh : Iwan Ismi Febriyanto             Secara epistemologis, teori modernisasi  merupakan campuran antara pemikiran fungsionalisme struktural dengan pemikiran behaviorisme kultural Parsonian. Para pendukungnya memandang bahwa masyarakat bakal berubah secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi dan seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan; dari tradisisonal menuju modern. Pandangan teori modernisasi semacam itu diilhami oleh pengalaman sejarah Revolusi Industri di Inggris yang dianggap sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi kapitalis modern dan Revolusi Perancis sebagai titik awal pertumbuhan sistem politik modern dan demokratis.

TEORI MODERNISASI Studi mengenai Teori Modernisasi dalam fenomena perubahan sosial di masyarakat Oleh : Iwan Ismi Febriyanto              Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam buku Sosiologi: suatu pengantar). Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari corak kehidupan masyarakat yang “tradisional” menjadi “modern”, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi dan konsep-konsep evolusi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah (linier), progresif dan berlangsung perlahan-lahan, yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitif kepada keadaan yang lebih maju.

MODEL SISTEM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : KAJIAN TEORITIS PENDEKATAN MODEL SISTEM DALAM PERSPEKTIF ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Abtraksi Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.Seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah, model-model kebijakan merupakan rekonstruksi artificial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai ke kemiskinan, kesejahteraan dan kejahatan.              Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata.Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik.Model pesawat terbang, model pakaian, model rumah dibuat untuk menggambarkan bentu

GAYA KEPEMIMPINAN Tinjauan Teoritis mengani Tipologi Gaya Kepemimpinan di Dunia Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN 1.1 Peranan Seorang Pemimpin Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang telah di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk menempati, menjaga, dan mengolah bumi ini dengan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya, contohnya akal dan penalaran yang memang merupakan faktor utama bagi gerak tubuh manusia itu sendiri. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, terdapat 2 esensi yang paling utama mengapa manusia itu di beri kepercayaan untuk menempati atau hidup di   bumi ini. Yaitu, yang pertama adalah sebagai Waliyullah, atau biasa di sebut wakil dari Sang Pencipta untuk mengolah dan mengajarkan kebenaran di muka bumi ini. Sedangkan yang kedua adalah, Khalifatullah atau sebagai pemimpin dalam menjalankan maupun menjaga keseimbangan di Bumi ini. Makna pemimpin disini ada 2, yaitu bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri untuk mel

MANFAAT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI DALAM KEHIDUPAN Tinjauan Kritis mengenai manfaat Teknologi dalam Kehidupan Politik Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PEMBUKAAN LATAR BELAKANG                         Waktu, salah satu kata yang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita, walaupun dia tidak menunjukkan entitasny secara langsung dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa waktu itu terlalu cepat berlalu, sehingga banyak penyesalan yang menghantui kita. Kadang pula, kita menganggap waktu itu terasa sangat lambat, sehingga yang kita rasakan adalah perasaan bosan akan sesuatu yang kita jalani saat ini. Kita sama-sama telah mengetahui, bahwasannya ada zaman atau peradaban yang memilik eksistensi tinggi jauh sebelum kita lahir, contohnya zaman yunani kuno, zaman renaisans,

NEGARA PANCASILA “Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Solusi atas Berbagai Konflik di Tengah Masyarakat Indonesia yang Mengancam Integritas Kebangsaan” Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Negara bisa diartikan sebagai suatu bentuk integrasi dari kekuasaan politik dan juga sebagai sebuah organisasi yang menaungi berbagai kepentingan tiap-tiap individu didalamnya. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dengan masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, karena selayaknya manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan wadah untuk merepresentasikan fungsi sosialnya tersebut. Menurut Max Weber “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.

Anarkisme, Liberalisme, dan Komunisme Analisis Mengenai Pengaruh dan Implementasinya dalam Kondisi Politik di Suatu Negara Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG             Ideologi merupakan hal yang paling krusial dalam sejarah maupun masa depan kehidupan manusia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Bagaimana ideologi mempunyai peran sebagai dasar maupun pijakan yang digunakan oleh suaru kelompok sebagai panutan dari apa yang akan dilakukannya kedepan. Kata ideologi sendiri pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh seorang filsuf dari negara Perancis yang bernama Antonie Destutt de Tracy di masa Revolusi Perancis. Antony Downs (1957:96) mengatakan bahwa ideology merupakan seperangkat asumsi dasar baik normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik.

Akhir Penantian Itu Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Saat cahaya mentari itu mulai meredup berganti dengan pantulannya yang sering kita namakan Rembulan Saat para remaja muda mulai merapikan kemeja-kemeja mereka dan berdandan untuk mencari pasangannya masing-masing Di saat itulah terkadang kita mulai memikirkan masa depan Masa dimana tidak ada satu setanpun tahu bagaimana kisah lanjutnya Kadang kita harus berbohong untuk menutupi sebuah kebenaran

ARISTOTELES Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Aristoteles adalah filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau. Dia memelopori penyelidikan ihwal logika memperkaya hampir tiap cabang falsafah dan memberi sumbangsih tak dapat digambarkan besarnya terhadap ilmu pengetahuan. Namun, banyak ide-ide Aristoteles yang sudah ketinggalan jaman. Tapi yang paling penting dari apa yang pernah dilakukan aristoteles adalah pendekatan rasional yang senantiasa melandasi karyanya. Menurut Aristoteles manusia perlu mempertanyakan tiap aspek dunia alamiah secara sistematis dan kita mesti memanfaatkan baik pengamatan empiris dan alasan-alasan yang logis sebelum mengambil keputusan.

NICCOLO MACHIAVELLI Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Niccolo Machiavelli dilahirkan di Kota Florence di Jazirah Italia pada 1469. Ia dibesarkan dalam keluarga ayahnya yang ahli hukum dan kaya. Ayahnya membantu Machiavelli untuk menikmati pendidikan yang terbaik pada waktu itu di Florence, karena ayahnya menginginkan kelak Machiavelli menjadi seorang teknokrat. Akan tetapi, ibunya mengharapkan Machiavelli menjadi imam atau rohaniawan. Machiavelli sendiri kemudian berkembang menjadi seorang politikus dengan ide-ide yang kongkret, praktis, dan peka terhadap prioritas-prioritas tindakan (Machiavelli, 1987: xix). Pada usia 25 tahun, ia telah berkecimpung dengan kehidupan politik. Machiavelli pernah menjabat kedudukan tinggi dalam bidang diplomatik, dalam mengatur organisasi ketentraman, serta mengurus korespondensi resmi negaranya. Machiavelli pernah dipenjara dan dibuang karena dianggap sebagai komplotan anti pemerintahan tahun 1513. Setelah dibebaskan kembali ia memencilkan diri di

PLATO Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Plato berasal dari keluarga bangsawan dan kalangan orang kaya yang terhormat, dia lahir sekitar 427 SM - meninggal sekitar 347 SM adalah seorang filsuf Yunani Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato merupakan anak peradaban dari Yunani. Peradaban Yunani merupakan salah satu pilar dari peradaban bangsa Barat. Plato adalah orang pertama yang menginvestigasi konsep politik dalam sikap filosofis. Misalnya konsep kebaikan dan keadilan. Sebagaimana diketahui, filsuf-filsuf pada zaman pasca Socrates, banyak sudah mulai membicarakan atau berdialektika mengenai negara ataupun bentuk-bentuknya. Salah satu diantaranya adalah Plato, di mempunyai konsep bahwasannya negara yang ideal yang menganut prinsip suatu keadilan adalah bentuk begara Republik. Nah, dalam bentuk negara tersebut, dia membagi kelas-kelas social yang ada didalamnya dimana terdapat tiga lapisan atau kelas social, yaitu yang pertama adalah Filofos/Raja, Tentara, dan Rakyat.

PKI dan Indonesia Analisis Pengaruh PKI dalam wajah Keindonesiaan Oleh : Iwan Ismi febriyanto   BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara atau bangsa, tentunya memiliki sejarah tersendiri dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Tak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia telah menasbihka diri sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 melalui pidato Soekarno-Hatta di depan seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu. Namun, sejarah perjuangan bangsa ini tidak bisa dikesampingkan dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut, sudah banyak sekali korban berjatuhan demi terciptanya kehidupan yang bebas dari penjajahan bangsa Asing. Beberapa organisasi penggerak bangsa mulai menunjukkan taring sejak terciptanya kesadaran untuk hidup bebas dari penjajahan bangsa Asing. Mulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menggauangkan semangat nasionalisme bangsa kita dengan 3 semb

Partai Politik dalam Dialektika Demokrasi di Indonesia : Napak tilas perjanalan partai politik di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi Oleh: Iwan Ismi Febriyanto A. Pendahuluan      A.1 Latar Belakang             Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. [1] Adapun fungsi dari adanya partai politik

Indonesia Dalam Bayang-Bayang Fasisme : “Keacuhan Pemerintah Terhadap Kemiskinan, Merupakan Bentuk Fasisme Gaya Baru di Indonesia” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto                         Fasisme adalah sebuah paham atau ajaran tentang pengaturan suatu sistem pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh suatu kediktatoran partai-tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Kalau komunisme adalah suatu bentuk pemberontakan besar totaliter yang pertama pada abad ke-20, fasisme sendiri adalah pemberontakan kedua. Didaratan Eropa, pada tahun 1922 Italia menjadi negara pertama yang menganut paham fasisme dengan Benito Mussolini sebaagai pemimpin gerakannya. Setelah itu disusul oleh Jerman pada tahun 1933 yang sangat terkenal dengan kelompok NAZInya yang dipimpin oleh Adolf Hitler dengan sangat luar biasa dan Spanyol pada tahun 1939. Jika kita lihat dari sejarahnya, paham fasisme lebih berkembang di negara-negara yang memiliki teknologi yang cukup bagus d

Lembah Keabadian Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Dalam gelapnya malam yang hanya menyisakkan ribuan bintang yang bertaburan di atas sana Dan demi darah merah yang senantiasa mengalir di sekujur tubuh ini Aku tidak akan membiarkan satu setanpun menyentuh hangatnya aura yang terpancarkan dari dalam dirimu Biarlah tubuh ini yang menemanimu Biarlah genggaman tangan ini selalu memegang erat tangan halusmu itu Biarkanlah raga ini yang menjadi sandaran terakhirmu ketika kau hendak terjatuh Jawabannya hanya satu, disana Di lembah yang dipenuhi dengan bunga-bunga keabadian

ELIT DAN KEBIJAKAN : TINJAUAN TEORITIS TENTANG MODEL ELIT DALAM MEMAHAMI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Abstract             In the analysis of public policy, of course, there are some models that can be used to focus on one subject of public policy itself. That is, before we alone make this a great and sturdy construction, of course, we must have a clear model. That is the reason why public policy analysis models are crucial in making or analyzing public policy. There are several models in the classification of policy analysis. However, here the author would like to focus on Elite Model Theory in the analysis of public policy. To find out how political institutions operate, how decisions are made then the informant's most relevant is the political elite. Elite is defined as "those that relate to, or have, an important position." Political elite to do with how power affects the person's public policy making. Here the role of the

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang              Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa memperdulikan bantuan dari negara lain. Tentu ini pernah dicoba. Namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa mengikuti arus tersebut, mencoba untuk membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi nasionalnya.

DIALEKTIKA KEBIJAKAN PUBLIK

MENINGKATKAN PELAYANAN BIROKRASI

DIALEKTIKA KEBIJAKAN PUBLIK : “STUDI KOMPARASI TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Abstract Public sector organizations are often described unproductive, inefficient, always loss, low quality, poor innovation and creativity, as well as many other critics. The emergence of strong criticism directed at public sector organizations will then cause the movement to reform public sector management. One of the public sector reform movement is the emergence of the concept of New Public Management (NPM). The concept of new public management was initially introduced by Christopher Hood in 1991. When viewed from a historical perspective, modern management approaches in the public sector at first appear in Europe in the 1980s and 1990s as a reaction to the inadequacy of the traditional model of public administration. NPM emphasis at that time was the implementation of decentralization, devolution, and the m

DIALEKTIKA KEBIJAKAN PUBLIK : “STUDI KOMPARASI TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Abstract Public sector organizations are often described unproductive, inefficient, always loss, low quality, poor innovation and creativity, as well as many other critics. The emergence of strong criticism directed at public sector organizations will then cause the movement to reform public sector management. One of the public sector reform movement is the emergence of the concept of New Public Management (NPM). The concept of new public management was initially introduced by Christopher Hood in 1991. When viewed from a historical perspective, modern management approaches in the public sector at first appear in Europe in the 1980s and 1990s as a reaction to the inadequacy of the traditional model of public administration. NPM emphasis at that time was the implementation of decentralization, devolution, and the mo

DARI GOOD GOVERNTMENT KE GOOD GOVERNANCE : AKTUALISASI KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM MASYARAKAT INDONESIA PASCA RUNTUHNYA REZIM ORDE BARU Iwan Ismi Febriyanto ABCTRACT               The conception of Good Governance is the one of reformation of government in Indonesia. The idea of Good Governance will make our government can be better than Orde Baru era. In era of reformation, a trouble of our government is in internal of bureaucracy. The implementation of good governance be expected make transformation our bureaucracy can be better than last. In this journal, we argued that implementation concept   of good governance can be guarantee the fulfillment of society’s interest due to existence of equal power relation embedded in country’s political environment. Key words : Governance, Good Governance, Bureaucracy, Public Interest.

DEMOKRASI DELIBERATIF : PENERAPAN KONSEP TINDAKAN KOMUNIKATIF SEBAGAI TONGGAK TERCIPTANYA HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Iwan Ismi Febriyanto* ABSTRACT              The idea of good governance has successfully gained its popularity in Indonesia. The concept of Good Governance must be supported by best communication between society and government. Deliberative of democracy is one of solution from conception of Good Governance. In this paper, the writer try to collaboration implementation of deliberative of democracy with good governance principle. Its how to make government which responsibility and accountable in this country. Key words : Democracy, Deliberative democracy, Society, Implementation of Communication.

Pemberontakan PKI “ Mereduksi kembali perjuangan PKI dalam bingkai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ” BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara atau bangsa, tentunya memiliki sejarah tersendiri dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Tak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia telah menasbihka diri sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 melalui pidato Soekarno-Hatta di depan seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu. Namun, sejarah perjuangan bangsa ini tidak bisa dikesampingkan dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut, sudah banyak sekali korban berjatuhan demi terciptanya kehidupan yang bebas dari penjajahan bangsa Asing. Beberapa organisasi penggerak bangsa mulai menunjukkan taring sejak terciptanya kesadaran untuk hidup bebas dari penjajahan bangsa Asing. Mulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menggauangkan semangat nasionalisme bangsa kit

  Rekam Jejak Sang Revolusioner “Gerakan Perlawanan Tan Malaka sebagai upaya pembebasan Indonesia dari para penjajah” BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang             Dalam bingkai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tentunya banyak sekali sejarah yang telah diukirkan oleh para sang pahlawan kita, baik itu dituangkan dalam bentuk senjata, pemikiran, dan lain sebagainya. Pada kebanyakan orang, nama pahlawan yang kemudian dielukan-elukan sebagai pahlawan sejati adalah sang Presiden pertama kita, yaitu Soekarno atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno. Namun, ada beberapa nama yang nampaknya asing ditelinga para pemuda-pemudi kita terhadap nama yang satu ini, yaitu Tan Malaka. Namanya seakan telah menjadi korban kepalsuan sejarah yang selalu mendeskreditkan kaum komunis pada waktu itu. Padahal, beliau adalah orang pertama yang menulis tentang konsep negara Indonesia sebelum Bung Karno menulis brosur mencapai Indonesia Merdeka pada tahun 1930. Tan Malaka men

Napak Tilas Perjalanan dan Pemikiran Tokoh Revolusi Kemerdekaan Indonesia ”Analisis Pemikiran Soekarno-Hatta dalam Mengkonstruksi Negara Indonesia” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto             Soekarno-Hatta adalah dua nama pemimpin besar revolusi kemerdekaan Indonesia dalam perjuangan merebut kedaulatan Republik ini dari segala bentuk imperialism dan kolonialisme pihak asing. Dua nama ini juga yang tertera dalam naskah proklamasi yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan dijalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta atau kediaman dari Presiden Soekarno. Ini adalah saksi sejarah tentang bagaiamana segala daya dan upaya yang dilakukan oleh para tokoh revolusi pada waktu itu setelah terjadi vacuum of power di Indonesia. Soekarno yang dipilih sebagai pembaca naskah proklamasi tersebut adalah sosok yang penuh keberanian dan dikenal sebagai orator ulung serta inisiator berbagai gerakan revolusioner yang terjadi di Indonesia. Sedangkan Hatta, dikenal sebagai seorang admi

MAHASISWA DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Oleh: Iwan Ismi Febriyanto             Manusia, sebagaimana kita ketahui akan selalu berkembang dari satu masa kemasa yang lainnya (masa yang akan datang). Sebagaimana telah disebutkan dalam teori evolusi yang memang sering kita dengar pada pelajaran-pelajaran biologi maupun antropologi. Artinya   disini memang ada proses perkembangan manusia dari ketika dia baru dilahirkan kedunia sampai akhirnya nanti diamati. Dan ketika dia berproses didalam kehidupannya tersebut, tentunya dia diwajibkan untuk mencari ilmu yang kemudian diamalkan atau diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-harinya. Karena memang didalam mengarungi belahtera kehidupan ini butuh yang namanya ilmu maupun pengetahuan sebagai dasar pijakan atau tuntunannya. Nah, didalam tahap pencarian ilmu tersebut, ternyata memang terdapat tingkatan-tingkatan yang nantinya harus diajalani dalam pendidikan formalnya. Sebagaimana kita ketahui, tingkatan pendidikan formal adalah yang pert

Distribusi Kekuasaan di Indonesia “Analisis model distribusi kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan teori struktural funggsional” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Kekuasaan dalam masyarakat yang menjadi sentral pembahasan dan kajian sosiologi politik menuntut pemahaman menyeluruh mengenai struktur Politik dalam sebuah masyarakat. Asumsi ini kami tarik dari gagasan yang diajukan Maurice Duverger yang menyatakan bahwa “Pada hakikatnya berkisar pada tema dua wajah kekuasaan, yaitu baik sebagai penindas maupun sebagai integrator“.( Maurice D,2007:31) Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kajian awal adalah bagaiman memetakan kelompok atau kepentingan penindas dan integrator. Sehingga secara tidak langsung bagian yang harus disentuh pertama kali adalah struktur-sturktur politik yang ada didalamnya. Fenomena-fenomena politik terjadi dan berlangsung dalam berbagai jenis masyarakat manusia. Mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat modern, masyarakat

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang             Negara merupakan elemen terpenting dalam suatu komunitas masyarakat, peran negara bukan hanya sebagai wadah atau tempat berkumpul komunal masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Namun juga sebagai wujud manusia mengaktualisasikan salah satu sifatnya, yaitu zon politicon atau manusia politik. Politik, dalam bahasa yunani berarti policy atau kebijakan. Ketika kita mendengar kata kebijakan, pasti erat kaitannya terhadap suatu keputusan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah peraturan yang mengatur hajat hidup orang banyak dalam suatu komunitas tertentu (dalam hal ini negara). Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat dalam negara saja, yaitu sifat monopoli, memaksa, dan sifat mencakup semua. Didunia ini, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya ada banyak sekali macam negara, dan setiap negara itu pasti memiliki sistem maupun bentuk pemerintahan yang b

Model Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Pada level makro, berbagai negara memiliki tatanan konstitusional dan aturan tentang struktur keagenan pemerintah serta aturan perilaku pejabat yang berbeda-beda. Sebagai sistem politik mengkonsentrasikan otoritas pengambilan keputusan pada lembaga eksektuif yang dipilih dan birokrasi, sementara sebagian yang lain memungkinkan lembaga legislatif dan judikatif untuk memainkan peran yang lebih besar. Sistem parlementer cenderung untuk masuk pada kategori yang pertama dan sistem presidensiil pada yang kedua. Dus, di Australia, Inggris, Kanada dan negara-negara demokrasi parlementer lain, tanggungjawab pengambilan keputusan terletak semata-mata di pundak kabinet dan birokrasi. Mungkin ada saatnya ada keputusan yang harus mereka terima, yang berasal dari legislative, terutama pada situasi ketika pemerintah yang berkuasa tidak menikmati sebuah mayoritas di parlemen.

Antonio Gramsci Oleh: IwanIsmiFebriyanto Antonio Gramsci lahir di Sardinia, Italia, pada 22 Januari 1891. Sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara yang sejak lahir berpunggung bungkuk telah membuatnya rapuh dalam menghadapi kemiskinan dan penderitaan. Ia tumbuh dengan tekanan psikologis, introvert dan paranoid pada penyangga tubuhnya. Tahun 1903, Gramsci harus meninggalkan sekolah dan bekerja membantu ekonomi keluarganya setelah ayahnya kehilangan pekerjaan pada tahun 1897 atas tuduhan kecurangan ”administratif”. Dengan susah payah, akhirnya Gramsci bias melanjutkan pendidikannya, bahkan sampai masuk kuliah dan berkenalan dengan bacaan dan aktivitas politik kelompok sosialisme. Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir “kiri”, karena sifat perjuangan dan garis Marxian yang mengental dalam corak tulisan-tulisannya dalam usahanya memberdayakan penentangan terhadap rezim yang berkuasa pada waktu itu, dan juga dalam mengkonstruksi sosial-politiknya. Di tahun 1913, pertama

John Stuart Mill Oleh: IwanIsmiFebriyanto John Stuart Mill adalah putra dari James Mill yang lahir di London padatahun 1806.Mill muda tidak pernah sekolah, namun ayahnya member suatu pendidikan yang sangat baik. Terbukti sejak kecil usia 3 tahun sudah diajari bahasa Yunani, bahasa Latin pada usia 8 tahun, serta ekonomi politik dan logika (termasuk karya asli Aristoteles) pada usia 12 tahun dan mendiskusikannya dengan ayahnya. Selanjutnya Mill mempelajari ekonomi, Demonthenes dan Plato khususnya pada metode dan argumentasi (Mudhofir, 2001: 362). Pada usia 15 tahun, ia membaca karangan Jeremy Betham dan berhasil mempengaruhi paradigm berfikirnya, sehingga ia mematangkan pendapatnya dan memantapkan tujuannya untuk menjadi ”Sosial Reformer” (pembaharusosial). Ketika berusia 17 tahun, Mill bekerja di India House Company, di mana Ia mengabdi selama tiga puluh lima tahun sampai perusahaan tersebut bubar pada tahun 1853.

JURGEN HABERMAS Oleh :IwanIsmiFebriyanto Jurgen Habermas dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1929 di kota Dusseldorf, Jerman. Dia dibesarkan di kota Gummersbach, kota kecil dekat dengan Dusseldorf. Ketika ia memasuki masa remaja diakhir Perang Dunia II, ia baru menyadari bersama bangsanya akan kejahatan rezim nasional-sosialis dibawah kepemimpinan Aldof Hitler. Mungkin hal ini yang mendorong pemikiran Habermas tentang pentingnya demokrasi di negaranya. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Gottingen, ia mempelajari kesusasteraan, sejarah, dan filsafat (Nicolai Hartmann) serta mengikuti kuliah psikologi dan ekonomi. Setelah itu, ia meneruskan studi filsafat di Universitas Bonn yang mana pada tahun 1954 ia meraih gelar “doktorfilsafat” dengan sebuah disertasi berjudul Das Absolute und die Geshichte (Yang Absolut danSejarah) merupakan studi tentang pemikiran Schelling. Berbarengan dengan itu juga, ia mulai lebih aktif dalam diskusi-diskusi politik. Hal ini juga yang mend

JOHN RAWLS Oleh :Iwan Ismi Febriyanto John Rawls lahir pada tahun 1921 adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris A Theory of Justice) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. Pada tahun 1971, John Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Theory of Justice (Teori Keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep justice as fairness (keadilan sebagai sebuah kejujuran). Menurut Robert Nozick, A Theory of Justice adalah sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas, sistematik, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman lainnya. Setelah buku A Theory of Justice diterbitkan, maka muncul buku baru lagi karangan Rawls yan

Anthony Giddens Oleh: IwanIsmiFebriyanto Anthony Giddens, Baron Giddens (lahir 18 Januari 1938; umur 73 tahun) adalah sosiolog asal Britania Raya. Ia adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Ia dianggap sebagai salah satu contributor sosiologi modern. Tiga tahap terpenting dapat diidentifikasi di dalam kehidupan akademisnya. Hal yang pertama yaitu melibatkan penjabaran sebuah visi baru tentang apa sosiologi itu, menyajikan pemahaman teoritis dan metodologis dari bidang itu, berdasarkan reinterpretasi kritis terhadap klasik. Pada tahap kedua Giddens mengembangkan teori strukturasi, analisis agen dan struktur, dimana keutamaan diberikan kepada keduanya. Karya-Nya periode itu, seperti Pusat Permasalahan dalam Teori Sosial (1979) dan Konstitusi Masyarakat (1984), membawa dia terkenal di dunia internasional pada arena sosiologis.            Salah satu teoretisasi Anthony Giddens yang menggempar

Dilema Globalisasi Kajian Kritis Mengenai Dampak Globalisasi terhadap Otonomi Daerah Oleh : Iwan Ismi febriyanto Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. UU inilah yang kemudian disebut sebagai upaya atau proses dalam penajalan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Dimana tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk kemudian mengatur sistem pemerintahan daerahnya sendiri.

Civil Society “Konsep dan Tipologi Civil Society dalam Negara Demokrasi” Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Defini Civil Society             Dalam masyarakat liberal, civil society adalah embrio bagi liberalisme. Dalam konsepsi Tocqueville, dimana masyarakat hidup dalam tatanan komunal, tidak tergantung dari campur tangan negara. Dapat mengorganisasi kebutuhan sendiri dan hanya terikat dengan aturan-aturan lokal. Sedangkan negara hanya mampu melakukan intervensi pada hal-hal tertentu. Namun negara masih dibutuhkan untuk membuat peraturan legal. Namun kekuasaannya harus diminimalisir. Kontrol terhadap kekuasaan negara ini dapat dilakukan dengan distribusi kekuasaan dan dilakukannya pemilihan umum secara teratur, jadi kekuasaan monopoli dapat dicegah. Tocqueville mendefinisikan civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterika

Civil Society “Konsep dan Tipologi Civil Society serta perkembangannya di Indonesia” Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Sejarah Singkat perkembangan Civil Society             Pada abad kedelapan belas, A. Ferguson (1767) menganggap masyarakat sipil sebagai keadaan berwarga negara dan merupakan konsekuensi peradaban. Namun, ia juga menganggap masyarakat sipil sebagai istilah politik ketika membedakan negara Barat dari despotisme oriental. Lagi pula, istilah itu memiliki konotasi ekonomi ketika membedakan peradaban dari masyarakat (keadaan barbar) yang tidak mengakui hak milik pribadi. Analisis mengenai masyarakat sipil juga telah dituangkan dalam pemikiran Hegel dan Marx pada tahun 1837. Karl Marx melanjutkan pemikiran Hegel tentang civil society dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat kapitalis. Tetapi, dia melihat civil society dari perspektif determinisme ekonomi bahwa modus produksi kehidupan materiallah yang ternyata mengkondisi kehidupan sosial dan politik manusia

PAPER CIVIL SOCIETY DAN PARTAI POLITIK : Tinjauan mengenai gerakan civil society dan relasinya terhadap partai politik dalam porses demokratisasi di Indonesia Oleh : Iwan Ismi Febriyanto A. PENDAHULUAN      A.1 Latar Belakang Selama 14 tahun paska runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru, politik Indonesia telah mengalami perubahan dan dinamika sosial politik yang dramatis. Di awal masa Reformasi, euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era mulitpartai pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. [1] Kekuatan organisasi masyarakat lainnya seperti LSM ataupun organisasi yang sejenis juga meningkat jumlahnya secara drastis bila dibandingkan dengan masa Orde Baru. Di samping itu, perubahan kelembagaan politik setelah Reformasi juga mengalami perubahan, seperti adanya penguatan lembaga-lembag

PAPER PERIHAL CIVIL SOCIETY Gerakan Civil Society dalam bingkai sejarah Indonesia pada masa pasca Orde Baru dan pengaruhnya terhadap demokratisasi Oleh : Iwan Ismi Febriyanto A. PENDAHULUAN      A.1 Latar Belakang             Secara historis civil society di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi yang menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Dengan demikian, akar civil society di Indonesia bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial Belanda. Hal tersebut mendorong terjadinya pembentukan masyarakat baru lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad 20. Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society di Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup me

KONSTITUSI DAN KEDAULATAN RAKYAT Memahami Dasar Hukum Bangsa Kita yang Berdiri diatas Kedaulatan Rakyat Oleh: Iwan Ismi Febriyanto             Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Untuk memahami persoalan mendasar tersebut, kita acap membutuhkan tuntunan pemikiran dari para filosof. Kita kenal Plato dengan faham negara yang harus dipimpin oleh filosof, Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa wewenang negara hilang apabila bertindak menyalahi hukum kodrat. Selain itu, ada Hobbes yang mengharapkan keselamatan manusia dari negara dengan kekuasaan mutlak, Locke yang mengajarkan faham negara konstitusional, Hegel yang mendewakan negara, Marx yang mengkritik negara kelas, sampai pada Stuart Mill yang sadar akan bahaya diktatur massa dalam demokrasi modern. Kedaulatan Rakyat             Kedaulatan

NASIONALISASI KONSTITUSI Telaah mengenai semangat nasionalisme dalam praktek konstitusi di Indonesia Oleh : Iwan Ismi Febriyanto             Negara merupakan salah suatu bentuk organisasi yang termasuk dalam struktur masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi itu harus memiliki garis hukum yang jelas dalam mengatur secara keseluruhan garis atau pedoman yang akan dipakai dalam mencapai tujuannya tersebut. Inilah konstitusi. Menurut Brian Thompson, konstitusi adalah seperangkat dokumen yang berfungsi sebagai peraturan dasar untuk menjalankan suatu roda organisasi [1] . Artinya, setiap organisasi manapun, harus memiliki aturan hukum yang jelas dalam melaksanakan roda organisasinya untuk mencapai tujuan dari didirikannya organisasi tersebut. Dalam sedikit tulisan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa poin penting tentang bagaimana sejarah terbentuknya konstitusi kita dan juga implikasi dari rasa nasionalisme bangsa kita yang tercantum dalam UUD 1945.

Pemimpin Ideal di tengah Carut Marut Persoalan Negeri Oleh : Iwan Ismi Febriyanto “ Kita kembali kepada alam kita di Indonesia tadi serta kembali mengamati penghuninya! Maka sekarang pun Indonesia masih dapat menyaksikan manusia pada tingkat yang serendah-rendahnya, yang berada di antara jenis hewan yang paling tinggi derajatnya, seperti orang utan, dengan pelbagai penduduk manusia di gunung serta hutan rimba raya Indonesia ”             Petikan kata-kata itu adalah untaian kata yang dikemukakan oleh sang pendiri Republik Indonesia, sang jenius yang namanya sering dan cenderung dilupakan oleh kaum muda Indonesia. Tulisan yang dibuat pada tahun 1948 ini berjudul Pandangan Hidup . Ya, dialah Tan Malaka. Pemilik nama lengkap Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka ini adalah sosok fenomenal asal bukit Suliki Sumatera Barat tersebut merupakan salah satu bapak pendiri Republik Indonesia dengan bukunya Naar de Republik yang dibuatnya pada tahun 1925, sebelum Soekarno mengarang