PDI-P DALAM BINGKAI MARHAENISME : TINJAUAN ANALISIS KEKUATAN POLITIK PARTAI PDI-P DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGIS
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Partai
Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis
maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu
kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan
politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan
definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut
dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan
lain yang mempunyai pandangan berbeda.[1]
Partai politik memiliki peran yang
sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk
pemerintahan yang ditata dan diorganisir berdasarkan prinsip – prinsip
kedaulatan rakyat (Popular soveregnity),
Kesamaan politik (Political equality),
Konsultasi atau dialog dengan rakyat (political
consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas. (Efriza, 2008:108).
Di sini hakikat dari demokrasi yaitu dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas
persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan
rakyat.
Indonesia merupakan salah
satu negara yang masih dalam sebuah proses demokratisasi. Proses Demokratisasi
di Indonesia lahir setelah runtuhnya rezim Orde baru di bawah kekuasaan
Soeharto yang sangat otoriter dan menutup semua akses masyarakat untuk
berdemokrasi secara langsung dan dalam arti yang sebenar- benarnya. Demokrasi
di Indonesia selalu direpresentasikan melalui sebuah bentuk Pemilihan Umum yang
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau disingkat dengan LUBER-
JURDIL. Pemilihan Umum memang menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap praktik
ketatanegaraan yang dilandasi semangat Demokrasi, karena demokrasi yang
memiliki karakteristik keterbukaan memandang bahwa kedaulatan sebuah Negara
berada di tangan rakyat, tetapi pemilihan umum pun bukanlah salah satu indikator
keberhasilan demokrasi di negara- negara manapun yang menganut paham demokrasi.
(Budiardjo, 1972:85)
Dalam seiring berjalannya
waktu, satu demi satu partai muncul dalam mewarnai proses demokrasi yang ada di
Indonesia. Mereka hadir dengan tujuan menciptakan dinamika perpolitikan negeri
dengan berjuang bersama. PDI atau Partai Demokrasi Indonesia adalah salah satu
partai tertua di Indonesia. Partai yang berdiri sejak tanggal 10 Januari 1973
ini tentunya sudah banyak memakan asam garam perjalanan demokrasi di Indonesia.
PDI sendiri dikenal dengan semboyannya sebagai “partainya wong cilik”. Inilah
yang kemudian mengakar kuat dalam ingatan masyarakat sebagai doktrin awal dari
eksistensi PDI ini. Sebagai partai yang sudah lama berdiri, tentunya PDI
memiliki ideology yang mengakar dalam menjalankan amanat demokrasi di
Indonesia. Dan dalam makalah inilah, penulis mencoba untuk kemudian membahas
secara tuntas permasalahan kekuatan politik PDI ketika ditinjau dari perspektif
ideologinya.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu Partai Politik ?
2. Bagaimana
sejarah perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam mengarungi
belahtera demokrasi di Indonesia ?
3. Apa ideologi partai PDI ?
4. Bagaimana PDI
menjalankan ideologinya dan seberapa besar pengaruh ideologi tersebut dalam
membangun basis kekuatan PDI di Indonesia ?
1.3 Tujuan
1. Menjelaskan tentang pengertian awal partai politik
2. Disini
penulis akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana perjuangan PDI dalam
mengarungi belahtera perpolitikan di Indonesia
3. Ingin mencoba untuk menjelaskan tentang
ideologi partai PDI
4. Mengetahui
aktualisasi PDI dalam menjalankan ideologinya dan juga mengukur seberapa besar
kekuatan basis politik PDI dengan perspektif ideologi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Partai Politik
“ Tidak ada Amerika tanpa demokrasi, Tidak ada
demokrasi tanpa politik, tidak ada
politik tanpa partai, tidak ada partai tanpa kompromi dan modernisasi.” (Cliton Rossiter)
Petikan kalimat diatas menggambarkan
kita bahwasannya dalam suatu bentuk negara yang bermahzabkan kepada prinsip
demokrasi, partai politik adalah salah satu kekuatan atau tolok ukur dari
adanya prinsip demokrasi tersebut. Dalam tulisan awal ini, penulis ingin
kembali mengulas beberapa pengertian tentang partai politik. Sebuah
partai politik adalah organisasi
politik
yang menjalani ideologi
tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil -
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[2]
Berikut ini adalah
tanggapan dari beberapa tokoh mengenai pengertian partai politik ;
- Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
- R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Dari beberapa penjelasan yang telah para tokoh jelaskan
tentang partai politik diatas, maka bisa kita lihat disini adalah bahwasannya
partai politik memang diciptakan untuk kemudian menjadi alat atau instrument
menuju pada kekuasaan. Adapun fungsi dari partai politik akan penulis jelaskan
sebagai berikut :
- Pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.
- Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.
- Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
- Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.[3]
Keempat inilah yang termasuk
dalam fungsi atau tugas dari partai politik itu sendiri. Meskipun pada
realitanya masih banyak partai politik yang dalam menjalankan kegiatan atau
aktivitasnya lalai dalam fungsi atau tugas awal didirikannya. Kadang mereka
memang terjebak dalam pragmatisme perebutan kekuasaan belaka.
2.2 Sejarah Partai PDI-P
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) merupakan
partai yang sekarang lagi eksis di pemerintahan pada posisi oposisi. Saran dan
kritikannya terdengar tegas dan terlihat pro rakyat bersama partai-partai
oposisi lainnya. PDI-P lahir berawal dari partai-partai pada masa orde lama,
misalnya PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927
di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, Parkindo
adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru
berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds
Probowinoto.
Parkindo merupakan
penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen
Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai
Politik Masehi) di Pematang Siantar. Partai Katolik lahir kembali pada tanggal
12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan
kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan
partai Katolik. IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai
yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan
Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik
pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948
setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat,
Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.Menurut data Kementrian
Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8,
Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang
terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri".
Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan
akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme.
Setelah melewati proses
melelahkan, akhirnya pada 10 Januari 1973, tepat pada pukul 24.00, Deklarasi
Fusi ditandatangani oleh wakil masing-masing parpol, yakni Mh. Isnaeni dan A.
Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Ben Mang Reng Say dan FX.
Wignjosumarsono (Partai Katolik), A. Sukarmadidjaja dan M. Sadrie (IPKI) dan S.
Murbantoko dan J. Pakan (Murba). Hasil fusi disiarkan secara luas lewat
konferensi pers tanggal 11 Januari yang dipimpin Ben Mang Reng Say dan
didampingi oleh Isnaeni, Wenas, Sukarmadidjaja, dan Murbantoko. Pada tanggal 13
Januari 1973 dibentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) di mana masing-masing unsur
diwakili 5 orang dan sekaligus dibentuk DPP yang terdiri dari 11 orang dengan
komposisi unsur 3:2:2:2:2 dimana posisi Ketua Umum diberikan pada PNI dan
Sekjen Koordinator pada Parkindo sesuai dengan urutan perolehan suara Pemilu
1955. Dari gabungan lima partai atau
lima Fusi partai ini maka lahirlah PDI P pada tanggal 10 Januari 1973 yang kini
dirayakan sebagai hari ultah PDI Perjuangan.
Dalam sejarah
perjuangannya, PDI memang menjadi salah satu partai memiliki banyak pengalaman
dalam perjalanannya. Salah satu peristiwa kelam yang pernah dialami oleh PDI
adalah peristiwa yang jatuh pada tanggal 27 Juli 1996. Yaitu peristiwa
penyerangan kantor PDI yang terletak di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.[4]
Peristiwa tersebut adalah peristiwa dimana banyak sekali korban yang termakan
dalam kejadiannya. Salah satu penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut
adalah ketika pemerintah Soeharto pada waktu tidak menghendaki terpilihnya
Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum terpilih PDI pada waktu itu. Oknum
pemerintahan kemudian sengaja membuat Kongres tandingan di Medan yang pada
akhirnya memilih Suryadi sebagai Ketua Umum terpilih PDI versi pemerintah.
Karena mereka kesal, oknum PDI versi Suryadi tersebut kemudian menyerang dan
membakar kantor PDI Megawati tersebut.
Inilah salah satu alasan
mengapa PDI banyak menarik simpati rakyat Indonesia untuk kemudian berafiliasi
kedalam partainya. Selain memang poros ideologinya yang kuat, PDI memang
menjadi partai yang idola bagi orang-orang pengamat sejarah.
2.3 Ideologi Partai PDI-P
Sebelum kita beranjak pada apa dan bagaimana
ideology dari partai PDI, ada baiknya jika kita menelaah dulu tentang apa itu
arti dari ideologi. Kata ideology adalah kata yang kemudian sering kita
pergunakan sehari-hari, terutama dalam diskusi-diskusi atau perbincangan
tentang politik dan ekonomi. Tentunya memang ada banyak sekali pengertian dari
ideology. Namun, sejauh referensi yang ada, kata ideologi pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh seorang
filsuf dari Perancis yang bernama Antonie Destutt de Tracy di masa Revolusi
Perancis. Dalam penjelasannya Tracy diketahui bahwa ideology mula-mula dipakai
untuk menyebut perkembangan ide-ide manusia (science
of ideas).[5] Akhirnya
kita bisa mengartikan bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran secara empiris
yang telah dirumuskan dengan tujuan sebagai dasar pijakan dalam melakukan suatu
pergerakan.
Anthony Downs (1957:97) mengatakan bahwa ideology
merupakan seperangkat asumsi dasar baik secara normatif maupun empiris mengenai
sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong
serta mengembangkan tertib politik. [6] Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab dari diharuskannya suatu
partai memiliki ideologi yang jelas dalam garis perjuangan untuk mewujudkan
tujuannya tersebut. Dari sini, penulis akan mencoba untuk kemudian membedah
tentang apa dan bagaimana ideology dari partai PDI tersebut.
Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk
membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu,
demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh
rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945,
PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita
bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan
dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas
untuk:
a. Pertama, mewujudkan
amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945.
b. Kedua, menjaga dan
melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan
bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma
pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai
cermin dari keseluruhan jati diri partai.
c. Ketiga, mengantarkan
Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi
perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.[7]
Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama
bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan
rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan
cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Mewujudkan cita-cita
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat
Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,
berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;
Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan
budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara
konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.Menjadi alat
perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa. Mendidik dan
mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara;
Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
Dari beberapa penjelasan mengenai visi misi diatas, kita bisa tarik
benang merah bahwasannya garis perjuangan partai PDI adalah partai yang
berideologikan Pancasila dengan nafas sosialisme kebangsaan atau marhaenisme.
Adapun kalau kita tarik pada terminologi politik, partai ini juga termasuk
partai kiri atau sosialis. Itu semua terbukti dari adanya sejarah terbentuknya
partai ini yang memang diilhami oleh partai-partai nasionalis-sosialis
sebelumnya. Secara eksplisit, PDI memang tak pernah menyebutkan bahwasannya
partainya ini berideologikan marhaenisme. Namun, ini semua bisa klaim atau
tinjau dari beberapa pemaran visi misi yang penulis sebutkan diatas.
Marhaenisme.
Paham ini mula-mula diambil dari nama seorang petani miskin di Desa Tjigelereng
Bandung Selatan yang bernama Marhaen (ada yang menyebutnya Umar-Khaen).
Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian menjadi
dasar dari pembuatan Pancasila yang dikonsepsikan sebelumnya oleh Bung Karno.[8]
Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri
yang didalam segala halnya menyelamatkan Marhaen (si petani itu). Marhaenisme
adalah cara perjuangan untuk mencapai hal diatas dengan semangat revolusioner
yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialism. Marhaenisme yang
nasionalisme adalah nasionalisme yang sosialis. Artinya tidak angkuh dan tidak
chauvanis, tetapi luwes dan mengandung nilai kemanusiaan.[9]
Marhaenisme memang menjadi pilihan dari garis perjuangan PDI dalam menjalankan
amanatnya sebagai partai. Ini semua tak lepas dari sejarah terbentuknya partai
ini yang banyak diilhami oleh partai-partai sosialis di Indonesia. Maka tidak
salah ketika PDI memang lebih banyak turun kebawah dalam pembangunan basis
masanya.
2.4 Analisis Kekuatan Politik
PDI-P dalam perspektif Ideologis
Sebagai partai politik yang
bernafaskan ideologi, PDI Perjuangan menjadi partai besar dengan kekuatannya
pada massa yang banyak. PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung slogan
partai wong cilik, atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu partainya orang
kecil. Kalangan rakyat kecil menjadi massa dengan loyalitas yang tinggi karena
PDI Perjuangan begitu kental akan kharismatik Soekarno yang merupakan pemimpin
rakyat. Sehingga warisan inilah yang menjadikan kalangan rakyat kecil menjadi
basis kekuatan politik PDI Perjuangan. Fondasi solidaritas bersama rakyat yang
sejak dulu dibangun partai ini juga menjadi sumbangsi kekuatan dan momok
menakutkan bagi partai-partai lain.
Pada pemilu 2004 lalu, ada sekitar
11,8 juta kader PDI Perjuangan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Alhasil, PDI Perjuangan meraih sekitar 19 juta suara. Menurut keterangan Tjahjo
Kumolo sampai Januari 2009, data kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang sudah
memiliki Kartu Tanda Anggota sudah mencapai sekitar 15 juta orang. Basis-basis
suara PDI Perjuangan tersebar di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke.
Daerah yang mendapat perhatian serius tersebut adalah Jawa Tengah, Bali,
Jogjakarta, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Dari data di atas kita dapat melihat
bagaimana kekuatan politik PDI Perjuangan yang mengakar dan meningkat seiring
perkembangan kondisi politik di Indonesia. Akar basis mereka berada di kalangan
masyarakat bawah yang terorganisir dan terstruktur dengan nafas ideology PDI
Perjuangan. Ini yang kemudian menjadi ujung tombak suara PDI Perjuangan di
kancah kehidupan politik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa jumlah
masyarakat kecil di Indonesia masih sangat banyak. Hal ini menjadi program
serius bagi PDI Perjuangan untuk tetap konsisten berjuang dengan menarik
masyarakat bawah ikut bergabung dalam perjuangan PDI Perjuangan.
Program turun langsung menuju
masyarakat bawah menunjukkan keseriusan PDI Perjuangan memperhatikan nasib
kalangan masyarakat tersebut. Inilah bukti bahwa PDI Perjuangan mengemban
amanah besar untuk memperjuangkan nasib masyarakat kecil. Adanya pengurus
ranting di desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan kekuatan
PDI Perjuangan di masyarakat sangatlah kuat. Bagaimana tidak, jika kita
analogikan sebagai pohon, PDI Perjuangan sangat komplit dari akar hingga
daunnya. Di samping itu pula kekuatan terlihat di beberapa daerah dimana kader
PDI Perjuangan menjadi pimpinan kota/kabupaten dan provinsi yang memenangkan
pilkada daerah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam perkembangannya PDI-P ini sangat idealis terhadap
ideologi yang telah dianutnya, bahasa sehari-hari yang sering kita dengar yaitu
membela wong cilik, karena ini terlihat pendampingan-pendampingan yang
dilakukannya baik dalam hal sosial maupun politik. Lebih jauh lagi, kekuatan
yang dihimpun oleh PDI-P sangat besar sekali disamping menarik masyarakat bawah
menengah, PDI-P ini mempunyai massa solid yang selalu membela partai baik dalam
keadaan genting maupun bahagia, sehingga yang kita lihat diparlemen juga PDI-P
menjadi salah satu kekuatan yang bisa menjadi lawan bagi partai lainnya dalam
merubah membuat sebuah kebijakan. Selain dari pada itu
juga, PDI-P memiliki sejarah yang cukup mendalam terhadap perkembangan dan
transisi demokrasi di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
-
Hidayat, Imam. 2009. Teori-Teori Politik. Malang : SETARA PRESS.
-
Budiardjo, Miriam Prof.
2008. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta : Penerbit PT Gramedia
Pustaka Utama.
-
Ali Safa’at, Muhammad
Dr. 2011. Pembubaran Partai Politik. Jakarta : Penerbit PT Raja
Grafindo Persada.
-
Tambunan, R.O.
2007. Membela Demokrasi. Jakarta :
Penerbit Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
www.pdiperjuangan.or.id
[1]
Friedrich, Constitutional Government and
Democracy, hlm. 419
[2] Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik",
(Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159
[3] Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik",
(Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.160
[4]
Tambunan, R.O. “Membela Demokrasi”. (Jakarta:TPDI. 2007). Hlm 145
[5]
Hidajat, Imam. “Teori-Teori Politik”. (Malang : SETARA Press. 2009). Hlm 61
[6] Ibid
[7]
Visi Misi Partai PDI dalam situs resmi PDI (www.pdiperjuangan.or.id)
[8]
Latif, Yudi. “Negara Paripurna”. 2011
[9]
Hidajat, Imam. “Teori-Teori Politik”. (Malang : SETARA Press. 2009). Hlm 66
Comments
No deposit bonus codes · 50 Free 구미 출장샵 Spins · 강릉 출장마사지 100% Up To €1000 · 50 Free Spins No Deposit · 35x Bet 상주 출장마사지 Bonus · 35x Free 파주 출장마사지 Bet No Deposit Bonus Code · 계룡 출장샵 35x