PDI-P DALAM BINGKAI MARHAENISME : TINJAUAN ANALISIS KEKUATAN POLITIK PARTAI PDI-P DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

            Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.[1]

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisir berdasarkan prinsip – prinsip kedaulatan rakyat (Popular soveregnity),

Kesamaan politik (Political equality), Konsultasi atau dialog dengan rakyat (political consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas. (Efriza, 2008:108). Di sini hakikat dari demokrasi yaitu dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih dalam sebuah proses demokratisasi. Proses Demokratisasi di Indonesia lahir setelah runtuhnya rezim Orde baru di bawah kekuasaan Soeharto yang sangat otoriter dan menutup semua akses masyarakat untuk berdemokrasi secara langsung dan dalam arti yang sebenar- benarnya. Demokrasi di Indonesia selalu direpresentasikan melalui sebuah bentuk Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau disingkat dengan LUBER- JURDIL. Pemilihan Umum memang menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap praktik ketatanegaraan yang dilandasi semangat Demokrasi, karena demokrasi yang memiliki karakteristik keterbukaan memandang bahwa kedaulatan sebuah Negara berada di tangan rakyat, tetapi pemilihan umum pun bukanlah salah satu indikator keberhasilan demokrasi di negara- negara manapun yang menganut paham demokrasi. (Budiardjo, 1972:85)

Dalam seiring berjalannya waktu, satu demi satu partai muncul dalam mewarnai proses demokrasi yang ada di Indonesia. Mereka hadir dengan tujuan menciptakan dinamika perpolitikan negeri dengan berjuang bersama. PDI atau Partai Demokrasi Indonesia adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Partai yang berdiri sejak tanggal 10 Januari 1973 ini tentunya sudah banyak memakan asam garam perjalanan demokrasi di Indonesia. PDI sendiri dikenal dengan semboyannya sebagai “partainya wong cilik”. Inilah yang kemudian mengakar kuat dalam ingatan masyarakat sebagai doktrin awal dari eksistensi PDI ini. Sebagai partai yang sudah lama berdiri, tentunya PDI memiliki ideology yang mengakar dalam menjalankan amanat demokrasi di Indonesia. Dan dalam makalah inilah, penulis mencoba untuk kemudian membahas secara tuntas permasalahan kekuatan politik PDI ketika ditinjau dari perspektif ideologinya.

1.2       Rumusan Masalah

            1.         Apa itu Partai Politik ?

2.         Bagaimana sejarah perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam mengarungi belahtera demokrasi di Indonesia ?

            3.         Apa ideologi partai PDI ?

4.         Bagaimana PDI menjalankan ideologinya dan seberapa besar pengaruh ideologi tersebut dalam membangun basis kekuatan PDI di Indonesia ?

1.3       Tujuan

            1.         Menjelaskan tentang pengertian awal partai politik

2.         Disini penulis akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana perjuangan PDI dalam mengarungi belahtera perpolitikan di Indonesia

            3.         Ingin mencoba untuk menjelaskan tentang ideologi partai PDI

4.         Mengetahui aktualisasi PDI dalam menjalankan ideologinya dan juga mengukur seberapa besar kekuatan basis politik PDI dengan perspektif ideologi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Partai Politik

“ Tidak ada Amerika tanpa demokrasi, Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada  politik tanpa partai, tidak ada partai tanpa kompromi dan modernisasi.” (Cliton Rossiter)

            Petikan kalimat diatas menggambarkan kita bahwasannya dalam suatu bentuk negara yang bermahzabkan kepada prinsip demokrasi, partai politik adalah salah satu kekuatan atau tolok ukur dari adanya prinsip demokrasi tersebut. Dalam tulisan awal ini, penulis ingin kembali mengulas beberapa pengertian tentang partai politik. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[2]

            Berikut ini adalah tanggapan dari beberapa tokoh mengenai pengertian partai politik ;

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Dari beberapa penjelasan yang telah para tokoh jelaskan tentang partai politik diatas, maka bisa kita lihat disini adalah bahwasannya partai politik memang diciptakan untuk kemudian menjadi alat atau instrument menuju pada kekuasaan. Adapun fungsi dari partai politik akan penulis jelaskan sebagai berikut :

• Pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

• Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

• Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

• Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.[3]

Keempat inilah yang termasuk dalam fungsi atau tugas dari partai politik itu sendiri. Meskipun pada realitanya masih banyak partai politik yang dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya lalai dalam fungsi atau tugas awal didirikannya. Kadang mereka memang terjebak dalam pragmatisme perebutan kekuasaan belaka.

2.2       Sejarah Partai PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) merupakan partai yang sekarang lagi eksis di pemerintahan pada posisi oposisi. Saran dan kritikannya terdengar tegas dan terlihat pro rakyat bersama partai-partai oposisi lainnya. PDI-P lahir berawal dari partai-partai pada masa orde lama, misalnya PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto.

Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar. Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh.  Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.Menurut data Kementrian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme.

Setelah melewati proses melelahkan, akhirnya pada 10 Januari 1973, tepat pada pukul 24.00, Deklarasi Fusi ditandatangani oleh wakil masing-masing parpol, yakni Mh. Isnaeni dan A. Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Ben Mang Reng Say dan FX. Wignjosumarsono (Partai Katolik), A. Sukarmadidjaja dan M. Sadrie (IPKI) dan S. Murbantoko dan J. Pakan (Murba). Hasil fusi disiarkan secara luas lewat konferensi pers tanggal 11 Januari yang dipimpin Ben Mang Reng Say dan didampingi oleh Isnaeni, Wenas, Sukarmadidjaja, dan Murbantoko. Pada tanggal 13 Januari 1973 dibentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) di mana masing-masing unsur diwakili 5 orang dan sekaligus dibentuk DPP yang terdiri dari 11 orang dengan komposisi unsur 3:2:2:2:2 dimana posisi Ketua Umum diberikan pada PNI dan Sekjen Koordinator pada Parkindo sesuai dengan urutan perolehan suara Pemilu 1955.  Dari gabungan lima partai atau lima Fusi partai ini maka lahirlah PDI P pada tanggal 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ultah PDI Perjuangan.

Dalam sejarah perjuangannya, PDI memang menjadi salah satu partai memiliki banyak pengalaman dalam perjalanannya. Salah satu peristiwa kelam yang pernah dialami oleh PDI adalah peristiwa yang jatuh pada tanggal 27 Juli 1996. Yaitu peristiwa penyerangan kantor PDI yang terletak di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.[4] Peristiwa tersebut adalah peristiwa dimana banyak sekali korban yang termakan dalam kejadiannya. Salah satu penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut adalah ketika pemerintah Soeharto pada waktu tidak menghendaki terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum terpilih PDI pada waktu itu. Oknum pemerintahan kemudian sengaja membuat Kongres tandingan di Medan yang pada akhirnya memilih Suryadi sebagai Ketua Umum terpilih PDI versi pemerintah. Karena mereka kesal, oknum PDI versi Suryadi tersebut kemudian menyerang dan membakar kantor PDI Megawati tersebut.

Inilah salah satu alasan mengapa PDI banyak menarik simpati rakyat Indonesia untuk kemudian berafiliasi kedalam partainya. Selain memang poros ideologinya yang kuat, PDI memang menjadi partai yang idola bagi orang-orang pengamat sejarah.

2.3       Ideologi Partai PDI-P

Sebelum kita beranjak pada apa dan bagaimana ideology dari partai PDI, ada baiknya jika kita menelaah dulu tentang apa itu arti dari ideologi. Kata ideology adalah kata yang kemudian sering kita pergunakan sehari-hari, terutama dalam diskusi-diskusi atau perbincangan tentang politik dan ekonomi. Tentunya memang ada banyak sekali pengertian dari ideology. Namun, sejauh referensi yang ada, kata ideologi pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Perancis yang bernama Antonie Destutt de Tracy di masa Revolusi Perancis. Dalam penjelasannya Tracy diketahui bahwa ideology mula-mula dipakai untuk menyebut perkembangan ide-ide manusia (science of ideas).[5] Akhirnya kita bisa mengartikan bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran secara empiris yang telah dirumuskan dengan tujuan sebagai dasar pijakan dalam melakukan suatu pergerakan.

Anthony Downs (1957:97) mengatakan bahwa ideology merupakan seperangkat asumsi dasar baik secara normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. [6] Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab dari diharuskannya suatu partai memiliki ideologi yang jelas dalam garis perjuangan untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Dari sini, penulis akan mencoba untuk kemudian membedah tentang apa dan bagaimana ideology dari partai PDI tersebut.  

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk:

a. Pertama, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

b. Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

c. Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.[7]

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur;

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. Memperjuangkan kepentingan rakyat  di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.

            Dari beberapa penjelasan mengenai visi misi diatas, kita bisa tarik benang merah bahwasannya garis perjuangan partai PDI adalah partai yang berideologikan Pancasila dengan nafas sosialisme kebangsaan atau marhaenisme. Adapun kalau kita tarik pada terminologi politik, partai ini juga termasuk partai kiri atau sosialis. Itu semua terbukti dari adanya sejarah terbentuknya partai ini yang memang diilhami oleh partai-partai nasionalis-sosialis sebelumnya. Secara eksplisit, PDI memang tak pernah menyebutkan bahwasannya partainya ini berideologikan marhaenisme. Namun, ini semua bisa klaim atau tinjau dari beberapa pemaran visi misi yang penulis sebutkan diatas.

            Marhaenisme. Paham ini mula-mula diambil dari nama seorang petani miskin di Desa Tjigelereng Bandung Selatan yang bernama Marhaen (ada yang menyebutnya Umar-Khaen). Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan Pancasila yang dikonsepsikan sebelumnya oleh Bung Karno.[8] Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang didalam segala halnya menyelamatkan Marhaen (si petani itu). Marhaenisme adalah cara perjuangan untuk mencapai hal diatas dengan semangat revolusioner yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialism. Marhaenisme yang nasionalisme adalah nasionalisme yang sosialis. Artinya tidak angkuh dan tidak chauvanis, tetapi luwes dan mengandung nilai kemanusiaan.[9] Marhaenisme memang menjadi pilihan dari garis perjuangan PDI dalam menjalankan amanatnya sebagai partai. Ini semua tak lepas dari sejarah terbentuknya partai ini yang banyak diilhami oleh partai-partai sosialis di Indonesia. Maka tidak salah ketika PDI memang lebih banyak turun kebawah dalam pembangunan basis masanya.

2.4       Analisis Kekuatan Politik PDI-P dalam perspektif Ideologis

            Sebagai partai politik yang bernafaskan ideologi, PDI Perjuangan menjadi partai besar dengan kekuatannya pada massa yang banyak. PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung slogan partai wong cilik, atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu partainya orang kecil. Kalangan rakyat kecil menjadi massa dengan loyalitas yang tinggi karena PDI Perjuangan begitu kental akan kharismatik Soekarno yang merupakan pemimpin rakyat. Sehingga warisan inilah yang menjadikan kalangan rakyat kecil menjadi basis kekuatan politik PDI Perjuangan. Fondasi solidaritas bersama rakyat yang sejak dulu dibangun partai ini juga menjadi sumbangsi kekuatan dan momok menakutkan bagi partai-partai lain.

            Pada pemilu 2004 lalu, ada sekitar 11,8 juta kader PDI Perjuangan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Alhasil, PDI Perjuangan meraih sekitar 19 juta suara. Menurut keterangan Tjahjo Kumolo sampai Januari 2009, data kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota sudah mencapai sekitar 15 juta orang. Basis-basis suara PDI Perjuangan tersebar di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Daerah yang mendapat perhatian serius tersebut adalah Jawa Tengah, Bali, Jogjakarta, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

            Dari data di atas kita dapat melihat bagaimana kekuatan politik PDI Perjuangan yang mengakar dan meningkat seiring perkembangan kondisi politik di Indonesia. Akar basis mereka berada di kalangan masyarakat bawah yang terorganisir dan terstruktur dengan nafas ideology PDI Perjuangan. Ini yang kemudian menjadi ujung tombak suara PDI Perjuangan di kancah kehidupan politik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa jumlah masyarakat kecil di Indonesia masih sangat banyak. Hal ini menjadi program serius bagi PDI Perjuangan untuk tetap konsisten berjuang dengan menarik masyarakat bawah ikut bergabung dalam perjuangan PDI Perjuangan.

            Program turun langsung menuju masyarakat bawah menunjukkan keseriusan PDI Perjuangan memperhatikan nasib kalangan masyarakat tersebut. Inilah bukti bahwa PDI Perjuangan mengemban amanah besar untuk memperjuangkan nasib masyarakat kecil. Adanya pengurus ranting di desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan kekuatan PDI Perjuangan di masyarakat sangatlah kuat. Bagaimana tidak, jika kita analogikan sebagai pohon, PDI Perjuangan sangat komplit dari akar hingga daunnya. Di samping itu pula kekuatan terlihat di beberapa daerah dimana kader PDI Perjuangan menjadi pimpinan kota/kabupaten dan provinsi yang memenangkan pilkada daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

            Dalam perkembangannya PDI-P ini sangat idealis terhadap ideologi yang telah dianutnya, bahasa sehari-hari yang sering kita dengar yaitu membela wong cilik, karena ini terlihat pendampingan-pendampingan yang dilakukannya baik dalam hal sosial maupun politik. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dihimpun oleh PDI-P sangat besar sekali disamping menarik masyarakat bawah menengah, PDI-P ini mempunyai massa solid yang selalu membela partai baik dalam keadaan genting maupun bahagia, sehingga yang kita lihat diparlemen juga PDI-P menjadi salah satu kekuatan yang bisa menjadi lawan bagi partai lainnya dalam merubah membuat sebuah kebijakan. Selain dari pada itu juga, PDI-P memiliki sejarah yang cukup mendalam terhadap perkembangan dan transisi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

-         Hidayat, Imam. 2009. Teori-Teori Politik. Malang : SETARA PRESS.

-         Budiardjo, Miriam Prof. 2008. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

-         Ali Safa’at, Muhammad Dr. 2011. Pembubaran Partai Politik. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

-         Tambunan, R.O. 2007. Membela Demokrasi. Jakarta : Penerbit Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

-         www.pdiperjuangan.or.id

---

[1] Friedrich, Constitutional Government and Democracy, hlm. 419

[2] Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159

[3] Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.160

[4] Tambunan, R.O. “Membela Demokrasi”. (Jakarta:TPDI. 2007). Hlm 145

[5] Hidajat, Imam. “Teori-Teori Politik”. (Malang : SETARA Press. 2009). Hlm 61

[6] Ibid

[7] Visi Misi Partai PDI dalam situs resmi PDI (www.pdiperjuangan.or.id)

[8] Latif, Yudi. “Negara Paripurna”. 2011

[9] Hidajat, Imam. “Teori-Teori Politik”. (Malang : SETARA Press. 2009). Hlm 66