Skip to main content

Carut Marut Perburuhan di Indonesia

Carut Marut Perburuhan di Indonesia*
Oleh : Iwan Ismi Febriyanto

Kaum Buruh Sedunia, Bersatulah !
       Permasalahan buruh memang telah lama ada di belahan bumi manapun, ini seiring dengan perkembangan industrialisasi yang terjadi sejak abad ke 18 lalu. Di Indonesia sendiri, permasalahan buruh nyatanya memang belum menemui titik terang dengan berbagai tuntutan kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mencapai 6 % per tahunnya ternyata belum mampu memperbaiki nasib buruh secara signifikan. Di berbagai daerah, nasib buruh masih dalam taraf hidup yang tidak layak. Belum lagi pada permasalahan bahwa buruh-buruh yang tergabung atau menjadi piminan-pimpinan di serikat pekerja masih harus mendapatkan ancaman atau intimidasi dari berbagai perusahaan tempat mereka bekerja. Sebenarnya, sekelumit permasalahan ini bisa terselesaikan dengan UU yang dibuat oleh pemerintah.
Namun, pada kenyataannya, UU No.13 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia masih belum mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Maka dari itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagaimana fungsinya sebagai pressure group dalam upaya menyampaikan aspirasi masyarakat memberikan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Diantaranya :
  1. .Penghapusan pekerja outsourcing, khususnya di BUMN. Karena perusahaan pelat merah masih banyak menggunakan outsourcing.
  2. Pemberian Jaminan Kesehatan bagi kaum buruh sebagai amanat UU No.24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhitung tanggal 1 Januari 2013.
  3. Pemerintah harus siap mengawal sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan standar upah yang telah ditetapkan sebelumnya.
  4. Memberikan jaminan bagi buruh yang ikut atau tergabung dalam serikat buruh agar tidak mendapatkan intervensi oleh perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja
  5. Menghentikan premanisme dan kriminalisasi yang ditujukan kepada para buruh.
  6. Pemberhentian dan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif yang ternyata merugikan buruh, terutama para buruh di pabrik rokok.
  7.  Meminta Pemerintah Kota Malang untuk segera mengusulkan atau membuat rancangan Perda tentang Ketenagakerjaan di lingkup Kota Malang.
  8. Menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional

        Tujuh tuntutan diatas harus segera dan secepatnya dipenuhi oleh pihak pemerintah dalam upaya mensejahterakan kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanat UUD 1945. 

*Disampaikan pada aksi PMII Komisariat Brawijaya didepan Gedung Sementara DPRD Kota Malang pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori Elit dalam Kebijakan Publik

ELIT DAN KEBIJAKAN : TINJAUAN TEORITIS TENTANG MODEL ELIT DALAM MEMAHAMI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Abstract             In the analysis of public policy, of course, there are some models that can be used to focus on one subject of public policy itself. That is, before we alone make this a great and sturdy construction, of course, we must have a clear model. That is the reason why public policy analysis models are crucial in making or analyzing public policy. There are several models in the classification of policy analysis. However, here the author would like to focus on Elite Model Theory in the analysis of public policy. To find out how political institutions operate, how decisions are made then the informant's most relevant is the political elite. Elite is defined as "those that relate to, or have, an important position." Political elite to do with how power affects the person's public policy making. Here the role of the
Post a Comment
Read more

TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT

DIALEKTIKA KEBIJAKAN PUBLIK : “STUDI KOMPARASI TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Abstract Public sector organizations are often described unproductive, inefficient, always loss, low quality, poor innovation and creativity, as well as many other critics. The emergence of strong criticism directed at public sector organizations will then cause the movement to reform public sector management. One of the public sector reform movement is the emergence of the concept of New Public Management (NPM). The concept of new public management was initially introduced by Christopher Hood in 1991. When viewed from a historical perspective, modern management approaches in the public sector at first appear in Europe in the 1980s and 1990s as a reaction to the inadequacy of the traditional model of public administration. NPM emphasis at that time was the implementation of decentralization, devolution, and the m
Post a Comment
Read more

Anarkisme, Liberalisme, dan Komunisme

Anarkisme, Liberalisme, dan Komunisme Analisis Mengenai Pengaruh dan Implementasinya dalam Kondisi Politik di Suatu Negara Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG             Ideologi merupakan hal yang paling krusial dalam sejarah maupun masa depan kehidupan manusia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Bagaimana ideologi mempunyai peran sebagai dasar maupun pijakan yang digunakan oleh suaru kelompok sebagai panutan dari apa yang akan dilakukannya kedepan. Kata ideologi sendiri pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh seorang filsuf dari negara Perancis yang bernama Antonie Destutt de Tracy di masa Revolusi Perancis. Antony Downs (1957:96) mengatakan bahwa ideology merupakan seperangkat asumsi dasar baik normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik.
Post a Comment
Read more