Skip to main content

Posts

Showing posts with the label politik

LIBERALISASI SEKTOR MIGAS

LIBERALISASI SEKTOR MIGAS “ Setan itu Bernama IMF : Eksploitasi Migas Indonesia dan Imperialisme Gaya Baru Negara Dunia Pertama ” Oleh : Iwan Ismi Febriyanto             Pada tahun 1991 sampai pada kisaran tahun 1996, Indonesia memang sempat mencatatkan prestasinya dibidang ekonomi dengan pertumbuhan GDP rata-rata 7,7 persen (1991-1994), 8,2 persen (1995), dan 7,8 persen (1996). Namun, semua itu seketika runtuh ketika Indonesia terkena depresiasi baht Thailand yang menghantam sendi-sendi perekonomian nasional pada waktu itu. Bahkan, nilai tukar mata uang Indonesia atas dollar AS sampai menembus angka Rp 14.800 per dollar AS. Disinilah yang menjadi puncak dari prestasi Indonesia sebelumnya, yaitu krisis ekonomi yang spektakuler dalam beberapa dekade terakhir.             Krisis ekonomi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu “pasien” dari lembaga-lembaga...

Carut Marut Perburuhan di Indonesia

Carut Marut Perburuhan di Indonesia* Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Kaum Buruh Sedunia, Bersatulah !        Permasalahan buruh memang telah lama ada di belahan bumi manapun, ini seiring dengan perkembangan industrialisasi yang terjadi sejak abad ke 18 lalu. Di Indonesia sendiri, permasalahan buruh nyatanya memang belum menemui titik terang dengan berbagai tuntutan kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mencapai 6 % per tahunnya ternyata belum mampu memperbaiki nasib buruh secara signifikan. Di berbagai daerah, nasib buruh masih dalam taraf hidup yang tidak layak. Belum lagi pada permasalahan bahwa buruh-buruh yang tergabung atau menjadi piminan-pimpinan di serikat pekerja masih harus mendapatkan ancaman atau intimidasi dari berbagai perusahaan tempat mereka bekerja. Sebenarnya, sekelumit permasalahan ini bisa terselesaikan dengan UU yang dibuat oleh pemerintah.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI PERUBAHAN SOSIAL : UPAYA PENGEMBANGAN TINDAKAN KOMUNIKATIF DALAM MEMBANGUN POLA DEMOKRASI DELIBERATIF DENGAN MODEL PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI PERUBAHAN SOSIAL : UPAYA PENGEMBANGAN TINDAKAN KOMUNIKATIF DALAM MEMBANGUN POLA DEMOKRASI DELIBERATIF DENGAN MODEL PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT Oleh : Iwan Ismi Febriyanto Abstraksi             Demokrasi akhir-akhir ini memang sedang menjadi sorotan berbagai ilmuwan tentang eksistensinya dalam menjawab berbagai permasalahan, terutama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya demokrasi kita hari lebih mengarah pada demokrasi yang sifatnya prosedural ketimbang substansial. Demokrasi hari ini mengalami pemahaman yang dangkal dibalik tujuan awalnya yang baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Demokrasi yang esensinya adalah dengan mengedepankan masyarakat, hari telah banyak ternodai oleh berbagai oknum elit politik yang pemikirannya dangkal. Ini semua dibuktikan dengan meningkatnya korupsi, bukan hanya meningkat, tapi juga menyebar keberbagai daerah dan lebih terst...

PDI-P DALAM BINGKAI MARHAENISME : TINJAUAN ANALISIS KEKUATAN POLITIK PARTAI PDI-P DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGIS

BAB I PENDAHULUAN 1.1        Latar Belakang             Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. [1] Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di...

DARI GERINDRA UNTUK INDONESIA : TINJAUAN ANALISIS KEKUATAN POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGIS

BAB I PENDAHULUAN 1.1        Latar Belakang             Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. [1] Adapun fungsi dari adanya partai politik di Negara Demokrasi adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi poli...

Partai Politik

Pengertian Partai Politik Menurut para Ahli   Berikut inilah partai politik menurut ahli beberapa pengertian partai politik menurut ahli - Partai politik menurut ahli : Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, menurut beberapa ahli :

PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI

PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI Analisis konsep perubahan sosial dalam perspektif teori modernisasi Oleh : Iwan Ismi Febriyanto             Secara epistemologis, teori modernisasi  merupakan campuran antara pemikiran fungsionalisme struktural dengan pemikiran behaviorisme kultural Parsonian. Para pendukungnya memandang bahwa masyarakat bakal berubah secara linier, yaitu perubahan yang selaras, serasi dan seimbang dari unsur masyarakat paling kecil sampai ke perubahan masyarakat keseluruhan; dari tradisisonal menuju modern. Pandangan teori modernisasi semacam itu diilhami oleh pengalaman sejarah Revolusi Industri di Inggris yang dianggap sebagai titik awal pertumbuhan ekonomi kapitalis modern dan Revolusi Perancis sebagai titik awal pertumbuhan sistem politik modern dan demokratis.

TEORI MODERNISASI

TEORI MODERNISASI Studi mengenai Teori Modernisasi dalam fenomena perubahan sosial di masyarakat Oleh : Iwan Ismi Febriyanto              Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam buku Sosiologi: suatu pengantar). Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari corak kehidupan masyarakat yang “tradisional” menjadi “modern”, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi dan konsep-konsep evolusi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah (linier), progresif dan berlangsung perlahan-lahan, yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitif kepada keadaan yang lebih maju.

GAYA KEPEMIMPINAN

GAYA KEPEMIMPINAN Tinjauan Teoritis mengani Tipologi Gaya Kepemimpinan di Dunia Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN 1.1 Peranan Seorang Pemimpin Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang telah di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk menempati, menjaga, dan mengolah bumi ini dengan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya, contohnya akal dan penalaran yang memang merupakan faktor utama bagi gerak tubuh manusia itu sendiri. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, terdapat 2 esensi yang paling utama mengapa manusia itu di beri kepercayaan untuk menempati atau hidup di   bumi ini. Yaitu, yang pertama adalah sebagai Waliyullah, atau biasa di sebut wakil dari Sang Pencipta untuk mengolah dan mengajarkan kebenaran di muka bumi ini. Sedangkan yang kedua adalah, Khalifatullah atau sebagai pemimpin dalam menjalankan maupun menjaga keseimbangan di Bumi ini. Makna pemimpin disini ada 2, yaitu bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri untuk...

TEKNOLOGI DALAM POLITIK

MANFAAT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI DALAM KEHIDUPAN Tinjauan Kritis mengenai manfaat Teknologi dalam Kehidupan Politik Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PEMBUKAAN LATAR BELAKANG                         Waktu, salah satu kata yang tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita, walaupun dia tidak menunjukkan entitasny secara langsung dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa waktu itu terlalu cepat berlalu, sehingga banyak penyesalan yang menghantui kita. Kadang pula, kita menganggap waktu itu terasa sangat lambat, sehingga yang kita rasakan adalah perasaan bosan akan sesuatu yang kita jalani saat ini. Kita sama-sama telah mengetahui, bahwasannya ada zaman atau peradaban yang memilik eksistensi tinggi jauh sebelum kita lahir, contohnya zaman yunani kuno, zaman renaisans,

Anarkisme, Liberalisme, dan Komunisme

Anarkisme, Liberalisme, dan Komunisme Analisis Mengenai Pengaruh dan Implementasinya dalam Kondisi Politik di Suatu Negara Oleh : Iwan Ismi Febriyanto BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG             Ideologi merupakan hal yang paling krusial dalam sejarah maupun masa depan kehidupan manusia, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Bagaimana ideologi mempunyai peran sebagai dasar maupun pijakan yang digunakan oleh suaru kelompok sebagai panutan dari apa yang akan dilakukannya kedepan. Kata ideologi sendiri pertama kali dikembangkan dan diperkenalkan oleh seorang filsuf dari negara Perancis yang bernama Antonie Destutt de Tracy di masa Revolusi Perancis. Antony Downs (1957:96) mengatakan bahwa ideology merupakan seperangkat asumsi dasar baik normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik.

PKI dan Indonesia

PKI dan Indonesia Analisis Pengaruh PKI dalam wajah Keindonesiaan Oleh : Iwan Ismi febriyanto   BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara atau bangsa, tentunya memiliki sejarah tersendiri dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Tak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia telah menasbihka diri sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 melalui pidato Soekarno-Hatta di depan seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu. Namun, sejarah perjuangan bangsa ini tidak bisa dikesampingkan dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut, sudah banyak sekali korban berjatuhan demi terciptanya kehidupan yang bebas dari penjajahan bangsa Asing. Beberapa organisasi penggerak bangsa mulai menunjukkan taring sejak terciptanya kesadaran untuk hidup bebas dari penjajahan bangsa Asing. Mulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menggauangkan semangat nasionalisme bangsa kita dengan 3 ...

Partai Politik

Partai Politik dalam Dialektika Demokrasi di Indonesia : Napak tilas perjanalan partai politik di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai era reformasi Oleh: Iwan Ismi Febriyanto A. Pendahuluan      A.1 Latar Belakang             Partai Politik merupakan unsur penting dalam suatu negara, baik itu negara demokratis maupun negara otoriter. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik di negara yang menaunginya. Sigmund Neumann dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang me...

Fasisme di Indonesia

Indonesia Dalam Bayang-Bayang Fasisme : “Keacuhan Pemerintah Terhadap Kemiskinan, Merupakan Bentuk Fasisme Gaya Baru di Indonesia” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto                         Fasisme adalah sebuah paham atau ajaran tentang pengaturan suatu sistem pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh suatu kediktatoran partai-tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Kalau komunisme adalah suatu bentuk pemberontakan besar totaliter yang pertama pada abad ke-20, fasisme sendiri adalah pemberontakan kedua. Didaratan Eropa, pada tahun 1922 Italia menjadi negara pertama yang menganut paham fasisme dengan Benito Mussolini sebaagai pemimpin gerakannya. Setelah itu disusul oleh Jerman pada tahun 1933 yang sangat terkenal dengan kelompok NAZInya yang dipimpin oleh Adolf Hitler dengan sangat luar biasa dan Spanyol pada tahun 1939. Jika kita liha...

DEMOKRASI DELIBERATIF

DEMOKRASI DELIBERATIF : PENERAPAN KONSEP TINDAKAN KOMUNIKATIF SEBAGAI TONGGAK TERCIPTANYA HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Iwan Ismi Febriyanto* ABSTRACT              The idea of good governance has successfully gained its popularity in Indonesia. The concept of Good Governance must be supported by best communication between society and government. Deliberative of democracy is one of solution from conception of Good Governance. In this paper, the writer try to collaboration implementation of deliberative of democracy with good governance principle. Its how to make government which responsibility and accountable in this country. Key words : Democracy, Deliberative democracy, Society, Implementation of Communication.

Pemberontakan PKI

Pemberontakan PKI “ Mereduksi kembali perjuangan PKI dalam bingkai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ” BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap negara atau bangsa, tentunya memiliki sejarah tersendiri dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Tak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia telah menasbihka diri sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 melalui pidato Soekarno-Hatta di depan seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu. Namun, sejarah perjuangan bangsa ini tidak bisa dikesampingkan dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut, sudah banyak sekali korban berjatuhan demi terciptanya kehidupan yang bebas dari penjajahan bangsa Asing. Beberapa organisasi penggerak bangsa mulai menunjukkan taring sejak terciptanya kesadaran untuk hidup bebas dari penjajahan bangsa Asing. Mulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menggauangkan semangat nasionalisme bangsa kit...

Distribusi Kekuasaan di Indonesia

Distribusi Kekuasaan di Indonesia “Analisis model distribusi kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan teori struktural funggsional” Oleh: Iwan Ismi Febriyanto Kekuasaan dalam masyarakat yang menjadi sentral pembahasan dan kajian sosiologi politik menuntut pemahaman menyeluruh mengenai struktur Politik dalam sebuah masyarakat. Asumsi ini kami tarik dari gagasan yang diajukan Maurice Duverger yang menyatakan bahwa “Pada hakikatnya berkisar pada tema dua wajah kekuasaan, yaitu baik sebagai penindas maupun sebagai integrator“.( Maurice D,2007:31) Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kajian awal adalah bagaiman memetakan kelompok atau kepentingan penindas dan integrator. Sehingga secara tidak langsung bagian yang harus disentuh pertama kali adalah struktur-sturktur politik yang ada didalamnya. Fenomena-fenomena politik terjadi dan berlangsung dalam berbagai jenis masyarakat manusia. Mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat modern, masyarakat...

Makalah : Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang             Negara merupakan elemen terpenting dalam suatu komunitas masyarakat, peran negara bukan hanya sebagai wadah atau tempat berkumpul komunal masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Namun juga sebagai wujud manusia mengaktualisasikan salah satu sifatnya, yaitu zon politicon atau manusia politik. Politik, dalam bahasa yunani berarti policy atau kebijakan. Ketika kita mendengar kata kebijakan, pasti erat kaitannya terhadap suatu keputusan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah peraturan yang mengatur hajat hidup orang banyak dalam suatu komunitas tertentu (dalam hal ini negara). Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat dalam negara saja, yaitu sifat monopoli, memaksa, dan sifat mencakup semua. Didunia ini, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya ada banyak sekali macam negara, dan setiap negara itu p...

Dilema Globalisasi

Dilema Globalisasi Kajian Kritis Mengenai Dampak Globalisasi terhadap Otonomi Daerah Oleh : Iwan Ismi febriyanto Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. UU inilah yang kemudian disebut sebagai upaya atau proses dalam penajalan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Dimana tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk kemudian mengatur sistem pemerintahan daerahnya sendiri.

KONSTITUSI DAN KEDAULATAN RAKYAT

KONSTITUSI DAN KEDAULATAN RAKYAT Memahami Dasar Hukum Bangsa Kita yang Berdiri diatas Kedaulatan Rakyat Oleh: Iwan Ismi Febriyanto             Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Untuk memahami persoalan mendasar tersebut, kita acap membutuhkan tuntunan pemikiran dari para filosof. Kita kenal Plato dengan faham negara yang harus dipimpin oleh filosof, Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa wewenang negara hilang apabila bertindak menyalahi hukum kodrat. Selain itu, ada Hobbes yang mengharapkan keselamatan manusia dari negara dengan kekuasaan mutlak, Locke yang mengajarkan faham negara konstitusional, Hegel yang mendewakan negara, Marx yang mengkritik negara kelas, sampai pada Stuart Mill yang sadar akan bahaya diktatur massa dalam demokras...